Kasus di SMA N 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta

Penjelasan tentang layanan profesional bimbingan dan konseling

Oleh : Edy Prajaka
Edited: 18-08-2022

Dengan hormat,

 

ABKIN mengapresiasi kajian dan langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Dikpora DIY dalam upaya menyelesaikan persoalan penyelenggaraan pendidikan yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan, Yogyakarta. Upaya memediasi dengan mempertemukan kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, dan orangtua siswa sebagaimana dijelaskan dalam pers release Dinas Dikpora DIY tertanggl 10 Agustus 2022 telah berproses ke BKD untuk ditindaklanjuti.

 

Sehubungan dengan itu, ABKIN memandang perlu memberikan penjelasan terkait layanan bimbingan dan konseling secara umum maupun kinerja guru bimbingan dan konseling secara khusus. Dengan harapan, penjelasan ini menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk rekomendasi lebih lanjut. Beberapa hal perlu kami jelaskan sebagai berikut:

 

1. Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan atas munculnya sebuah permasalahan hendaknya tidak mengutamakan hukuman atas nama pelanggaran disiplin, tetapi dijadikan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Yogyakarta sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi UUD RI 1945.

 

2.    Mendorong guru bimbingan dan konseling untuk tetap melaksanakan layanan bimbingan dan konseling secara profesional dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi dalam melaksanakan tugas.

 

3. ABKIN, siap untuk memberikan pembinaan yang berkelanjutan dan mengharapkan dukungan pemerintah untuk bermitra dalam melakukan pembinaan guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.

 

4. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan bertujuan memfasilitasi pencapaian tugas-tugas perkembangan dalam ranah perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karier para peserta didik.

 

5.    Layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip (a) kolaboratif, yakni bekerjasama secara sinergis dengan elemen pendidik lainnya pada satuan pendidikan; dan (b) konsultatif, yaitu pendampingan/layanan yang diberikan kepada peserta didik dengan tetap menjalin komunikasi dan konsultasi dengan orang tua/wali peserta didik, serta pihak lain.

 

6.  Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK di SMAN 1 Banguntapan Yogyakarta hendaknya dilihat secara keseluruhan rentang pendampingan yang dilakukan sekolah sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2022, dan latar belakang kehidupan peserta didik secara mendalam untuk menghindari ketergesa-gesaan dalam menarik kesimpulan.

 

7.  Upaya wali kelas berkolaborasi dengan guru bimbingan dan konseling untuk memberikan pendampingan bagi peserta didik yang membutuhkan layanan adalah upaya yang dapat dibenarkan dalam bimbingan dan konseling sebagai layanan  responsif. Situasi ini merupakan sesuatu yang wajar dan tepat secara profesional karena sebagai upaya memahami kemungkinan salah suai dalam proses perkembangan psikologis peserta didik.

 

8.    Peristiwa yang terjadi dalam ruang kerja bimbingan dan konseling hendaknya dilihat secara normatif sebagai ekspresi spontan edukatif dari guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik dan bukan paksaan bagi peserta didik. Namun demikian, ABKIN memandang bahwa semestinya guru bimbingan dan konseling melakukan eksplorasi masalah untuk mendalami lebih lanjut latar belakang dan situasi sosial-psikologis yang dialami oleh peserta didik.

 

9.    Langkah koordinasi dan komunikasi yang dilakukan guru bimbingan dan konseling  dengan kedua orangtua, baik ayah maupun ibu secara luring, dengan segala dinamika yang ada, merupakan situasi layanan yang tepat dan merupakan unjuk kerja profesional yang semestinya terjadi dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

 

10.Kesimpulan yang berkembang bahwa peserta didik dikatakan mengalami depresi sebagaimana diberitakan di berbagai media adalah kesimpulan yang masih memerlukan validasi dan rekomendasi dari pihak yang memiliki otoritas keilmuan dan kepakaran di bidangnya.

 

11.Mendorong pemerintah selaku penyelenggara pendidikan untuk memberikan pembinaan profesional dan perlindungan bagi guru pada satuan pendidikan serta menjamin terwujudnya pelaksanaan pendidikan yang nyaman dan kondusif.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Upaya penyelesaian setiap permasalahan yang muncul dalam penyelengaraan pendidikan hendaknya mengutamakan prinsip-prinsip humanis, dialogis, dan pertimbangan secara proporsional dari peran pihak-pihak yang terkait dengan munculnya permasalahan.

 

Demikian surat ini dibuat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melihat kinerja keseluruhan guru bimbingan dan konseling sebagai dasar pembinaan dan penegakan disiplin kepegawaian.

 

 

 

Yogyakarta, 11 Agustus 2022

 

Ketua Umum                                                        Ketua

Pengurus Besar ABKIN,                                       Pengurus Daerah ABKIN DIY,

 

 

 

Prof. Dr. Muh. Farozin, M.Pd                               Fathur Rahman, S.Pd., M.Si

NA. 110386342017                                               NA. 992102342017

 

 

Mengetahui,

Ketua Dewan Pembina PB ABKIN,

 

 

 

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd

NA. 238315322016